Pemerintah Negeri Sirisori Amalatu kembali menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada masyarakat, Selasa (29/7/2025). Bantuan dari Perum Bulog ini diperuntukkan bagi alokasi bulan Juni dan Juli 2025, dengan masing-masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima 20 kilogram beras, atau 10 kilogram per bulan.

Penyaluran bantuan berlangsung di Kantor Pemerintahan Negeri Sirisori Amalatu dengan pengawasan ketat dari pendamping sosial dan aparat desa. Bantuan disalurkan kepada 209 keluarga, terdiri dari 146 keluarga di Negeri Sirisori Amalatu dan 63 keluarga di Dusun Pia. Total beras yang disalurkan mencapai 418 karung.

Kepala Pemerintahan Negeri Sirisori Amalatu, Losir J. Kesaulija, menegaskan bahwa bantuan tersebut bukan merupakan program atau kebijakan dari pemerintah desa, kecamatan, atau daerah, melainkan murni program pemerintah pusat. Penetapan penerima dilakukan berdasarkan data yang dihimpun oleh Kementerian Sosial bersama Badan Pusat Statistik (BPS).

“Pemerintah desa hanya bertugas memfasilitasi proses distribusi agar berjalan tertib dan tepat sasaran. Semua data penerima ditentukan oleh pusat,” kata Kesaulija.

Ia mengungkapkan dalam proses penyaluran, petugas terlebih dahulu melakukan verifikasi identitas dan pencocokan data penerima guna menghindari kekeliruan. Pemerintah Negeri bersama pendamping sosial turut mengawal jalannya distribusi hingga selesai.

Lebih lanjut, Kesaulija mengingatkan masyarakat yang belum terdaftar sebagai penerima untuk tidak menyalahkan pemerintah negeri.

Menurut dia, pihaknya tidak memiliki kewenangan dalam penentuan nama-nama penerima bantuan.

“Kami tetap membuka ruang bagi warga yang ingin menyampaikan aspirasi atau keluhan terkait data penerima. Masukan tersebut akan kami teruskan ke instansi yang berwenang agar program ini ke depan lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Ia juga berharap bantuan pangan ini dapat meringankan beban masyarakat dan dimanfaatkan sebaik mungkin sesuai kebutuhan.

“Pemerintah Negeri Sirisori Amalatu akan terus berkomitmen menjadi penghubung aktif dan transparan antara masyarakat dan program perlindungan sosial dari pemerintah pusat,” tutupnya.

Sumber  : SNI/JP